globe
     TATA KELOLA PERUSAHAAN

tatakelola1

 

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG, Bank DKI merujuk pada berbagai Perundang-undangan, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas Bank DKI, Bank Indonesia dan Bapepam LK sebagai regulator, maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur tentang pengelolaan Bank dan Perseroan Terbatas 

 

 " Tidak hanya sebagai sebuah sistem ataupun kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bank DKI memandang Tata Kelola Perusahaan sebagai suatu kesadaran yang diimplementasikan sebagai budaya dan dalam bisnis yang beretika. "

 *click on the image to zoom it

tatakelola2

    

Berkaitan dengan Organ Perseroan Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank DKI yang merupakan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas telah mengatur tentang Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. "

 

tatakelola3

    

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank DKI, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.