Kartu ID PNS/CPNS DKI Terintegrasi ATM & JakCard Bank DKI

article4

"Jakarta - Bank DKI bersama Badan Kepegawaian Daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menerbitkan kartu karyawan khusus yang juga dapat dipergunakan sebagai ATM Bank DKI, kartu debit dan JakCard Bank DKI untuk pembayaran sarana transportasi Busway Transjakarta. Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono di Jakarta (08/07)."

 

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono menuturkan bahwa pendistribusian kartu tersebut akan dilaksanakan secara bertahap kepada Eselon IV Pemprov DKI Jakarta dan 1.200 CPNS sebagai pilot project. “Sebelumnya, Bank DKI akan segera melakukan pengkinian data PNS DKI Jakarta dengan Badan Kepegawaian Daerah” ujar Eko. Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa kartu tersebut memuat chip yang dapat di isi data kepegawaian Pemprov DKI Jakarta. 

 

Eko menambahkan pengimplementasian kartu ATM Bank DKI dengan ID Card tersebut supaya payroll PNS dan CPNS DKI Jakarta yang sudah di Bank DKI bisa terintegrasi, khususnya terkait nantinya bila PNS dan CPNS DKI yang bersangkutan mengajukan pembiayaan kepada Bank DKI. “Bagi pribadi PNS dan CPNS memiliki satu kartu tentunya menjadi lebih efektif dalam penggunaannya dimana karyawan Pemprov DKI bisa menggunakannya sebagai kartu ID, kartu ATM Bank DKI yang sudah tergabung dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, kartu debit untuk belanja, serta JakCard untuk pembayaran transportasi Busway Transjakarta” ujarnya. Lebih lanjut dengan integrasi ini, Bank DKI bisa lebih intensif dan memaksimalkan potensi pemasaran dan cross selling produk serta layanan Bank DKI. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, I Made Karmayoga menyambut baik adanya integrasi antara id Card PNS dan CPNS DKI Jakarta dengan ATM Bank DKI. “Badan Kepegawaian Daerah bersama dengan BanK DKI mendapat tugas dari Plt Gubernur untuk membuat kartu pengenal PNS dan CPNS yang multi fungsi dan berdaya guna” ujarnya.  

Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan penggunaan tanda pengenal tersebut akan digunakan untuk PNS baru sebagai tahap pertama ujicoba.  “Saya ingin semua kita berlakukan non cash transaction. Ini untuk nametag sekalian rekening bank” ujarnya. Ia juga mengatakan, dengan diberlakukannya hal seperti itu, maka para PNS juga bisa terkontrol ketika mereka mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). "Makin lama kita akan semakin ketat," ujarnya. 

Pengerjaan sistem tersebut, kata Ahok, dikerjakan oleh Bank DKI untuk mendorong Bank DKI menjadi bank daerah yang kompeten juga karena sistem diperbankan merupakan sistem yang rapi. "Ini Jak Card. Bisa digunakan untuk apa saja. Ini sudah sambung dengan semuanya.. Kami minta Bank DKI yang kerjakan," ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta sebanyak 72.000 karyawan termasuk diantaranya CPNS yang berjumlah 1.200 karyawan saat ini merupakan nasabah Tabungan Monas dan Tabungan Simpeda Bank DKI. Jumlah pemegang kartu ATM Bank DKI tercatat sebanyak 800.000 nasabah.